Oleh: Abdul Rahman Wahid
Perkembangan media informasi terlampau sangat produktif. Bahkan, produktifitas yang terjadi membuat kita dipaksa melangkah jauh. Padahal, kita baru saja belajar berjalan, mungkin saja masih merangkak dalam hal menikmati informasi yang datang.
Media interkatif (internet) membuat perubahan besar dalam arus informasi. Kedatangannya membuat prasangka-prasangka tanpa dasar. Sudah sangat sulit berbicara fakta pokok, realititas imaginer menjadi sajian yang harus ditelan setiap hari. Ibarat fakta seekor gajah, mungkin cukup gadingnya saja yang disampaikan.
Media kini menjadi arena beragam kepentingan. Dengan media siapapun bisa bermain untuk mengekspresikan kepentingannya. Jangan tanya, media itu bebas nilai atau tidak. Karena semua media mengandung bias. Hanya kadarnya saja yang berbeda. Louis Althusser dan Antonio Gramsci jauh-jauh sudah membicarakannya.
Dalam bukunya, Reading Capital (1971), Louis Althusser menyebutkan, dalam hubungannya dengan kekuasaan media menempati posisi strategis, terutama karena anggapan akan kemampuannya sebagai sarana legitimasi. Althusser membahasakanya "ideological states apparatus". Artinya, media bekerja secara ideologis dalam membangun kepatuhan publik atas kelompok yang sedang berkuasa. Media sudah setara dengan lembaga pendidikan, agama, seni dan budaya. Media menjadi bagian penting dari alat kekuasaan negara.
Sedang Antonio Gramsci (Prison Notebooks, 1971) menyebut media sebagai gelanggang pergulatan antar ideologi yang saling berkompetisi. Gramsci membahasakannya, the battle ground for competing ideologies. Mengacu pada pandangan Gramsci tentang media, ada dua kemungkinan yang bisa terjadi. (1) menjadi alat legitimasi kekuasaan sebagaimana pandangan Althusser, dan (2) media menjadi alat perlawanan (resistensi) terhadap kekuasaan.
Namun, keduanya (Louis Althusser dan Antonio Gramsci) berada dalam satu pandangan bahwa media bukan sesuatu yang bebas, independet. Media selalu memiliki keterkaitan dengan realitas sosial. Dari titik temu dua pemikir ini kita bisa melihat bahwa di dalam media terdapat jamak kepentingan. Artinya, bukan persoalan negara dan masyarakat semata. Ada beragam barisan kepetingan lain yang juga asyik bermain. Seasyik anak-anak bermain air saat musim hujan tiba.
Mengenal Bias Dalam Media
Seperti disampaikan di atas, semua media mengandung bias, hanya kadarnya saja yang berbeda. Dari sini kita akan bertanya, apakah media (massa) tidak penting untuk dijadikan ruang (sumber) informasi? Jawabannya tentu "tidak". Kanapa? Ya, kadar bias itulah yang membuat media masih layak untuk dijadikan sumber informasi. Namun bukan sebagai legitimasi kebenaran informasi.
Sepertinya media dalam menyajikan berita mampu memanfaatkan masyarakat yang cukup nyaman dengan budaya intrik dan isu. Hasilnya, apa yang disajikan media menjadi sesuatu kenyataan dan kebenaran tanpa penyaringan. Sesuatu yang sebenarnya imaginer dan fiksi, seketika melalui berita di media menjadi fakta yang mampu mengarahkan kesadaran masyarakat.
Setidaknya ada tiga bias dalam media, sehingga menempatkan media tidak bebas nilai. Pertama, symulacrum. Sebuah model realitas yang tampak nyata, namun sebenarnya palsu. Realitas (sengaja) disembunyikan dibalik citra realitas, image of reality. Penyajian realitas imaginer membuat kita sulit membedakan antara realitas dan citra realitas. Pun, model dan kenyataan tak dapat dibedakan lagi. Inilah bias media dalam mencipta realitas dan data imajiner menjadi sebuah berita. Contoh sederhana, dalam dunia hari ini pola semacam ini sering kita kenal dengan berita hoax. Ada lagi beberapa kalangan menyebutnya dengan istilah "jurnalisme kuning." Namun istilah ini lebih sering digunakan sebagai berita dalam memanfaatkan obyek atau responden, bahasa sederhananya adalah eksploitasi responden.
Kedua, distorsi. Bias kedua ini sering bertentangan dengan berita pokok. Distorsi cenderung menguntungkan pihak penguasa. Artinya, setiap gerakan kritis masyarakat selalu disajikan dengan informasi negatif. Pun sebaliknya, dalam hal menampilkan penguasa (pemerintah) selalu berada dalam porsi positif. Semisal, kasus penggusuran rumah warga atau pembersihan pedagang kaki lima sering disajikan dengan bahasa berita "penertiban". Sedangkan penolakan masyarakat selalu tampil dalam berita yang berujung "anarki". Media tak pernah mau tahu kenapa penolakan tersebut dilakukan oleh masyarakat. Namun penting dicatat, bias distorsi ini tetap berpijak pada data dan fakta yang valid. Hanya saja pengambilannya berada dalam kontrol kepentingan.
Ketiga, reduktif. Kompleks fakta yang mengemuka, hanya diambil salah satu saja. Reduktif ini sering kali disebut bias media dalam bentuk focusing. Bias ini kerap kali kita jumpai dalam peliputan aksi demonstrasi. Bias ini juga menafikan keterkaitan dalam realitas sosial. Media tidak sampai (tidak mau) mengambil data kenapa kejadian itu terjadi. Padahal, sesuatu yang melatarbelakangi kejadian itu terjadi merupakan kondisi obyketif. Sehingga, berita yang disajikan kehilangan makna yang sesungguhnya. Lihat saja, bagaiamana media memberitakan kasus 'Papa Minta Saham' yang harus diselesaikan di Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Lalu bandingkan dengan suara masyarakat terhadap kasus yang melibatkan ketua DPR tersebut. Terlihat jelas, bagaiamana masyarakat disajikan kebohongan, dagelan itu nampak sekali di Senayan.
Dari tiga bias media tersebut, kita bisa membedakan kadar bias yang melekat pada media. Artinya, media yang biasnya rendah cenderung obyektif dalam menyajikan berita. Pun sebaliknya, kadar bias yang tinggi membuat berita yang disampaikan berbeda jauh dengan fakta pokoknya. Bahkan, besar kemungkinan keluar dari realitas sebenarnya.
Membaca Kepentingan Dalam Media
Media hari ini sangat sulit tanpa terselubung kepentingan. Hampir bisa dipastikan, eksisnya suatu media karena sokongan kepentingan yang bermain di dalamnya. Bahkan, media yang benar-benar indepentent umurnya bisa dipastikan pendek. Contoh sederhana, silahkan pahami keberadaan portal viva. Bahkan pemilik media yang juga penulis buku tentang teori Hegemoni Gramsci itu tak mampu mempertahankan diri, bertahan agar media yang dikelolanya tetap bebas nilai, independent.
Kepentingan yang bermain di media sangat beragam. Namun dalam konteks Indonesia, bisa kita ambil setidaknya empat arus yang hari ini dominan menguasai dunia informasi. (a) media dalam kontrol kekuasaan (negara) dengan berbagai skupnya, (b) media dalam kontrol oposisi akibat kekalahan dalam kompetisi politiknya, (c) media dalam kontrol pemilik modal sebagai kepanjangan tangan kapitalisme dalam bentuk yang lebih instan, dan (d) media dalam kontrol ideologi untuk menyebarkan paham kelompok masing-masing.
Baiklah, kita menengok ke belakang sejenak tentang perjalanan media di Indonesia. Seperti kita mafhum, 32 Tahun (1966-1998) di bawah rezim otoriter Orde Baru (Orba), Soeharto menjadi pengendali tunggal negara Indonesia. Kekuasaannya mampu menggiring opini publik dengan sajian cintra baik atas dirinya. Rapi tanpa celah, semua media menyampaikan informasi sesuai hasrat yang diinginkannya. Saat itu, media menjadi legitimasi publik untuk mengukuhkan kekuasannya yang lalim.
Menggantikan Soeharto, seorang insinyur aeronautika yang melaksanakan studinya di Jerman, Bacharuddin Jusuf Habibie merupakan orang pertama yang meletakkan fondasi Indonesia menjadi negara demokratis. Dengan mengesahkan UU Nomor 40 Tahun 1999 Tentang media, BJ Habibie telah melakukan sebuah liberalisasi dalam media. Artinya, bangsa Indonesia dipaksa tidak lagi menganggap negara sebagai pemangku kepentingan utama industri media dan memonopoli informasi di dalam negeri.
UU media memandang pemerintah semata-mata sebagai fasilitator dan pengatur untuk memastikan informasi dan komunikasi yang sehat, juga penyebaran pendidikan publik. Tentunya, ini sebuah kemenangan politis yang sangat luar biasa. Namun, dibalik kemenangan politis ini, perasaan berjaya para aktivis demokrasi dan para profesional media telah membawa pada permasalahan yang kian kompleks. Sebagai akibat efek samping atas perubahan mendadak ini, beberapa kalangan menyebutnya "kebablasan" bukan "kebebasan."
Datangnya internet menjadi kekuatan baru dalam demokratisasi informasi. Semua komunikasi di saentaro dunia bisa diakses seketika dengan mudah dan biaya murah. Dampak ini sangat terasa dalam proses demokrasi di Indonesia serta tujuan awal media untuk memberi pendidikan informasi terhadap publik. Akhirnya, bersama agenda liberalisasi media yang didengung-dengungkan, kekuatan korporasi nampak kepermukaan. Masyarakat yang sudah terbiasa dan mulai nyaman dengan budaya konsumeristik dan nihilistik menjadi lahan pemasaran sensasionalisme media demi meraup sebuah keuntungan. Wajar saja, skandal yang menimpa artis selalu menjadi berita menarik untuk ditampilkan. Prostitusi mampu menutupi kejahatan korupsi yang terjadi. Padahal, korupsi lebih menjijikkan dari prostitusi, korupsi jauh lebih jahat dari kejahatan prostitusi yang kini diamini.
Sudah kesekian kali negeri ini berganti nahkoda. Namun, kebebasan media semakin mengarah kepada kepentingan semata. Kuatnya pihak korporasi mampu menjadi pengendali media demi keuntungan yang luar biasa. Selanjutnya, perselingkuhan korporasi dengan para pelaku politik membuat media semakin gamang dan kehilangan esensinya. Demokrasi Indonesia berada di bawah bayang-bayang media yang cenderung kebablasan. Ironis memang, informasi yang disajikan bukan untuk memberikan pendidikan tapi sensasionalisme yang disajikan.
Timbul pertanyaan besar di luar media sebagai penyampai informasi, benarkah media menjadi bagian dari pilar demokrasi? Sedangkan keberadaanya sudah pasti berada dalam kontrol birokrasi. Hal tersebut diperparah dengan perselingkuhannya dengan para politisi. Lantas, apa yang harus dilakukan hari ini, tatkala melihat kondisi bangsa yang sudah tercerabut dari makna demokrasi sebenarnya. Tatkala sebuah kebebasan bermetamorfosis menjadi kebablasan. Akhirnya, mengantarkan segelintir orang meraih kekuasaan, di sisi lain segelintir orang meraup keuntungan. Realita inilah yang telah membawa bangsa ini pada ketimpangan dalam kehidupan.
Menyikapi Bias Media
Terus, apa yang perlu dilakukan agar mampu keluar dari lingkaran bias yang ada di media. Oke, sekelumit berbagi pengalaman, karena kalau dibilang saran terkesan menggurui. Hal pertama yang penting dilakukan memperbanyak sumber bacaan. Artinya, konsumsi media kita tidak tunggal. Semakin banyak media (massa) yang kita baca, semakin terasa oerbedaan sajian berita yang dihidangkan. Dengan sendirinya kemampuan kita akan terasah dalam membaca (berita) di media.
Selanjutnya, cari tau dapur redaksi. Ya, semua yang berkaitan dengan media penting kita ketahui. Mulai dari siapa pemodalnya, masuk kelompok penerbitan apa, hingga orang-orang yang duduk di bangku redaksi. Karena setiap isu yang ada, bisa saja muncul dengan sudut pandang yang berbeda. Dapur rekaksi yang akan mengolah rempah-rempah (data) sehingga menjadi hidangan (berita) yang akan sajikan (publish) kepada khalayak.
Membekali diri dengan segala bentuk pengetahuan tentang jurnalisme, hal ini bisa didapat dari buku-buku yang mengulasnya. Ini menjadi penting, sehingga kita memahami secara komprehensif bagaimana berita diproses. Untuk lebih jelasnya, silahkan baca Bill Kovach dan Tom Rosenstiel tentang kode etik jurnalistik dan beberapa tulisan tentang analisis framing.
Menangkap dengan jelas sudut pandang berita yang diambil oleh wartawan. Saya rasa ini juga penting untuk menilai seberapa jauh sudut pandang wartawan dalam menulis berita. Artinya, dalam menangkap satu isu kita tidak tergiring oleh sudut pandang yang serupa seperti tersaji dalam berita. Dengan demikian, ada sudut pandang lain (dari kita) untuk membaca kadar obyektif berita yang ada.
Hal tersebut bisa dilakukan dengan berempati terhadap wartawan. Kenapa wartawan (harus) menulis berita seperti itu di media tempatnya bekerja. Harapannya, kita akan lebih bersikap rasional terhdap sebuah berita di media yang ditulis oleh wartawan. Dengan kita berempati, maka dengan sendirinya kita akan sensitif terhadap stereotip yang ada dalam berita. Karena stereotip dalam berita tidak tampil secara telanjang, stereotip hadir karena kerja bawah sadar dan sering tidak disadari.
Terakhir, mungkin dari pembaca ada semacam tips di luar yang saya sebut. Karena semua orang punya cara sendiri dalam menangkap, membaca, dan memahami berita dengan baik. Langkah yang menarik dan sangat mungkin bisa kita lakukan adalah, menuliskannya sendiri. Selamat mencoba, karena meciptakan fakta di media bukan dengan cara anti terhadap media. Nikamti saja dunia media, jangan lupa memilih dan memilahnya. Agar kita tak terjebak pada kebenaran buta alias palsu adanya.[]
sumber gambar: corola.org
Diterbitkan oleh Unknown
Buletin Amanaha Online. Pondok Pesantren Raudlatul Ulum I. Ganjaran Gondanglegi Malang Jawa Timur. Menulis.
0 komentar:
Post a Comment